PZI dan WBK

Pembangunan Zona Integritas di PSTA

Pembangunan Zona Integritas di PSTA Jogja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Keamanan Nuklir PSTA

Keamanan Nuklir PSTA

Menguji kemampuan masing-masing personel dalam melaksanakan tugas agar siap menghadapi kedaruratan nuklir

Keamanan Nuklir PSTA

Keamanan Nuklir PSTA

Latihan ini diharapkan akan lahir sejumlah lesson learn yang berharga yang akan selalu bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan

Keamanan Nuklir PSTA

Keamanan Nuklir PSTA

Latihan ini sangat penting dan strategis karena melibatkan sejumlah instansi terkait yang paling bertanggungjawab sekiranya terjadi kedaruratan nuklir

Keamanan Nuklir PSTA

Keamanan Nuklir PSTA

Meningkatkan kemampuan taktis semua komponen penanggulangan bencana di DI Yogyakarta dalam menjalankan operasi kedaruratan

Reaktor riset Kartini Yogyakarta

Reaktor riset Kartini Yogyakarta

Reaktor riset Kartini Yogyakarta adalah reaktor nuklir kedua milik Indonesia

Reaktor riset Kartini Yogyakarta

Reaktor riset Kartini Yogyakarta

Selain untuk tugas akhir di perguruan tinggi, reaktor Kartini juga bisa dikunjungi oleh masyarakat.

Mineral strategis

Mineral strategis

Mineral strategis milik Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi

Mineral strategis

Mineral strategis

Logam tanah jarang mempunyai fungsi vital dalam industri teknologi tinggi, mulai dari memori komputer, hybrid car, magnet, sampai cat anti radar.

Mineral strategis

Mineral strategis

Logam strategis yang memiliki potensi menjadi unggulan masa depan Indonesia

Mineral strategis

Mineral strategis

Logam tanah jarang, Zirkon, Titanium merupakan unsur logam strategik untuk aplikasi teknologi maju dan teknologi nuklir

Slide item 11

Pemisahan Uranium dan Thorium dari monasit bisa dilakukan di PSTA

Keamanan Nuklir PSTA

Keamanan Nuklir PSTA

Dekontaminasi oleh petugas proteksi radiasi untuk memastikan keadaan sudah benar-benar aman

(Yogyakarta, 15/01/2019) – Reformasi Birokrasi (RB) diciptakan untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya dalam hal yang menyangkut aspek organisasi, perundang-undangan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu masih ada lagi aspek akuntabilitas, pengawasan, prilaku dan budaya kerja, dan pelayanan publik.

Demikian hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum Humas dan Kerja sama, Wagiman, SH. dalam acara workshop Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dan Rancangan Peraturan BATAN tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai di auditorium Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir BATAN Yogyakarta, 14 Januari 2019.

Selanjutnya dikatakan, “Tiga sasaran RB, yaitu pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Wagiman. Visi Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah peningkatan kapasitas birokrasi secara terus menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia.

Hal lain yang menggembirakan dalam pertemuan tersebut adalah dengan dinaikkannya tunjangan kinerja pegawai BATAN (Tunkin), semula 70 persen menjadi 80 persen. Kenaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Kenaikan tunkin bagi seluruh pegawai BATAN ini didasarkan pada Perpres nomor 139 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan BATAN. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai atas prestasi kerjanya.

Namun demikian, ada pegawai yang tidak berhak atas tunkin tersebut, antara lain tidak punya jabatan tertentu, diberhentikan sementara/di nonaktifkan, diberhentikan dari jabatan organiknya, cuti di luar tanggungan negara atau Masa Persiapan Pensiun, menjadi pegawai badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi. Sedangkan calon aparat negeri sipil sementara mendapat 80 persen dari jabatan yang akan didudukinya.

Pemateri lainnya yaitu Kepala Bagian Mutasi dan Kesejahteraan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, M Tamyis, S.Sos menyampaikan, “Jangan pusing dengan SKP, apalagi sampai pekerjaan terbengkalai, SKP ini dibuat dengan aplikasi yang sangat mudah yang fungsinya untuk memantau pekerjaan pegawai,” katanya.

Workshop Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dan Rancangan Peraturan BATAN tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai ini berlangsung selama satu hari. Diikuti oleh seluruh pegawai BATAN di lingkungan kawasan nuklir BATAN Yogyakarta. (biw)