Slide item 5
Slide item 1

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy

Reaktor riset terbesar di Asia Tenggara ini merupakan salah satu kekayaan milik Indonesia yang memiliki peranan penting dalam memastikan ketersediaan readioisotop dan radiofarmaka di dunia khususnya Indonesia. Salah satu pemanfaatan lain yang dapat dihasilkan oleh reaktor ini adalah untuk pewarnaan batu topaz yang biasa dimanfaatkan untuk batu permata, warna andalan yang dihasilkan umumnya adalah swiss blue dan london blue.

Slide item 2

Ruang Kendali Utama PRSG

RKU merupakan tempat untuk mengendalikan pengoperasian reaktor dan sistem pendukung reaktor lainnya. Didalam ruangan ini hasrus selalu dijaga oleh operator dan atau supervisor selama 24 / 7 hari, hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dari sistem reaktor maupun sistem pendukung reaktor. Keselamatan reaktor sangatlah diutamakan bagi kami baik dalam keadaan reaktor sedang beroperasi maupun sedang shutdown. Safety adalah komitmen yang menjadi pondasi kinerja kami, sehingga dapat meyakinkan keselamatan lingkungan tetap bersih dari pencemaran udara, air, dll

Slide item 3

Detektor Paparan Radiasi yang terpasang di dinding reaktor bagian dalam

Slide item 4

Teras Reaktor

Slide item 6

Maklumat Pelayanan PRSG

IKM 2019 : 3,59

IKM / Januari 2020 : 3,38

IPAK 2019 : 13,68

IPAK / Januari 2020 : 13,79

Jumlah Laporan Pengaduan 2019 : 0

Jumlah Laporan Pengaduan / Januari 2019 : 2

--------------------------------------------------------------

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

IPAK: Indeks Presepsi Anti Korupsi

Selamat datang di layanan Whistle Blowing System Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem aplikasi yang disediakan oleh Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan diri sendiri dan atau orang lain terkait suatu perbuatan berindikasi KKN yang dilakukan oleh ASN Pusat Reaktor Serba Guna maupun yang terjadi di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG). Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena kami akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai Pelapor. Kami menghargai setiap informasi yang Anda laporkan kepada kami.

  1. Tentang WBS Istilah Whistleblower menjadi popular dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini belu ditemukan padanan yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk menggantikan istilah whistleblower tersebut. Apa Pakar yang memadankan istilah whistleblower sebagai “peniup peluit” ada yang menyebutkan “saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta” Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung (MA) melalui surat edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan whistleblower sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai whistleblower masih minim dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Lebih jauh lagi literatur dan bahan bahacaan mengenai whistleblower juga masih minim di Indonesia. Seorang whistleblower sering kali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada apparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.
  2. Penggunaan WBS Setiap orang bisa menggunakan sistem WBS ini untuk mendukung pemberantasan tindak pidana KKN di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG), Khususnya mereka yang mengetahui secara langsung praktek-praktek tindak pidanan KKN yang terjadi dalam business process PRSG, termasuk sampai pada tingkat eselon IV (sub bagian / bidang / unit). Business process yang dimaksud adalah semua tugas fungsi dari PRSG, misalnya:
    • Memonitoring dan mengevaluasi sekaligus penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di PRSG.
    • Memonitoring dan mengevaluasi sekaligus penilaian atas pelaporan akuntabilitas PRSG.
    • Memonitoring dan mengevaluasi, sekaligus penilaian atas pelaksanaan pelayanan public di PRSG.
    • Memberikan persetujuan atas formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di PRSG.
    • Dan lain-lainnya.
    Business process juga termasuk hal-hal lain yang sering dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seperti pembelian barang, pembangunan, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Bagi siapapun yang bertindak sebagai seorang whistleblower harus memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana KKN yang akan dilaporkannya. Berikut ini beberapa hal untuk seseorang menjadi whistleblower :
    • Menaati persyaratan atau aturan PRSG mengenai penerimaan pengaduan
    • Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada Lembaga atau pihak lain.
    • Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Whistleblower juga melengkapi laporan dengan bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan kepada PRSG.
    • Memiliki niat yang baik, hal ini dimaksudkan whistleblower harus memiliki tujuan atau niat yang baik dalam mengungkapkan laporan atau kesaksian yang diketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di PRSG.
  3. Kriteria pengaduan Sistem aplikasi whistleblower PRSG hanya menerima pengaduan yang terkait dengan tindak pidana KKN dan kejadian suap / gratifikasi. Dengan demikian yang dapat dilaporkan hanyalah kasus-kasus yang melibatkan pegawai PRSG dalam hal seperti tertera di bawah ini:
    • Pegawai yang bertugas mengawasi kegiatan pembangunan / perawatan gedung, pemeliharaan / perawatan peralatan atau proses serah terima alat / bahan / barang antara PRSG dengan pihak lain diluar PRSG, yang secara sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang atapun tindakan gratifikasi dalam kegiatan tersebut.
    • Pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
    • Pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
      • melakukan tindakan penggelapan, penghancuran, perusakan, atau membuat atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, dan atau daftar yang digunakan sebagai bukti dihadapan pejabat yang berwewenang, atau,
      • membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, dan atau daftar tersebut, atau
      • membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, dan atau daftar tersebut.
    • Pegawai yang menerima hadiah yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
    • Pegawai yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
    • Pegawai yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
    • Pegawai yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain melakukan tindakan melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
    • Pegawai yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui nahwa hal tersebut bukan merupakan hutang
    • pegawai yang pada waktu menjalankan tugas, meminta tau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
    • Pegawai yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undanga, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang pada saat dilakukan kegiatan untuk seluruh atau sebagian kegiatan juga ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
    • Pegawai menerima gratifikasi dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
  4. Kerahasian whistleblower PRSG menjamin kerahasian whistleblower, perlindungan atas kerahasian identitas whistleblower akan diberikan kepada whistleblower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi tindak pidana KKN / Gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat / pegawai PRSG selama proses pembuktian pengaduan / pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PRSG menjaga kerahasiaan whistleblower, melindungi whistleblower dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan jika persyaratan laporan memenuhi ketentuan yang berlaku. PRSG juga perlu melakukan proses investigasi dan audit secara independen terhadap pelapor untuk memastikan kesesuaian bukti dan isi laporan serta hal-hal lain yang terkait dengan laporan yang disampaikan.
  1. Isilah informasi secara lengkap sesuai dengan fakta;
  2. Mohon kepada pelanggan untuk mengisi Survei Kepuasan Pelanggan di akhir layanan.
Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:
What     : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where   : Di mana perbuatan tersebut dilakukan
When    : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who      : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How      : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb)
Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai Pelapor karena PRSG hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Kontak PRSG

Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Gedung 31, Setu, Tangerang Selatan 15314

Telp. (021) 756-0908, Fax. (021) 756-0573

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..go.id




Visitor Counter

Flag Counter