Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

(Jakarta, 05/07/2019). Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada 17 Juni 2019 lalu meraih penghargaan dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat opini WTP yang diterima BATAN pada tahun ini merupakan yang ke - 10 kalinya dalam 10 tahun terakhir. Opini dari BPK sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah atas kepatuhan dalam pengelolaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Inspektur BATAN, Kriswanto mengatakan, setidaknya ada 4 kriteria yang menjadi acuan BPK dalam mengeluarkan opini, yakni kesesuaian pelaksanaan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAR), kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, sistem pengendalian intern yang efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang  – undangan. Dari 4 kriteria ini, BPK akan memberikan pernyataan opini yang terdiri dari 4 jenis, yakni WTP, Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat. “Jadi makin banyak yang menyimpang dari kriteria, itu akan memengaruhi opini BPK,” jelas Kriswanto saat diwawancara di ruang kerjanya, Kantor Pusat BATAN, Jakarta, Jumat (05/07).

(Jakarta, 25/01/2018) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tengah berupaya keras untuk mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Hal ini diwujudkan dengan memberikan sosialisasi tentang wilayah bebas korupsi kepada para perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan BATAN. Kegiatan ini digelar di Kantor Pusat BATAN, Jakarta Selatan, Jumat (25/01/2018).

Narasumber sosialisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Agus Harsono mengatakan pentingnya semua lembaga pemerintah mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

(Jakarta, 18/12/2017). Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pejabat Negara kini tidak perlu lagi repot melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk hard copy. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki aplikasi online bernama e – LHKPN (e – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Aplikasi ini merupakan laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara kepada KPK. Sosialisasi mengenai e – LHKPN digelar di Kantor Pusat BATAN, Jakarta Senin (18/12).

Ketua Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Ben Hardy Saragih mengatakan, para pejabat tidak perlu merasa was-was hartanya dilaporkan. “Tidak ada yang melarang ASN itu kaya, asal  jelas asal - usul hartanya, apakah itu dari hibah, cicilan, warisan, bisa dijelaskan pada aplikasinya,” kata Ben.

(Jakarta, 27/09/2017). Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen  PAN – RB) akan mengevaluasi akuntabilitas kinerja dan RB di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam satu bulan kedepan. Ketua Tim Evaluator Kemen PAN dan RB, Endang P, saat entry meeting dengan BATAN di Kantor Pusat BATAN mengatakan, tujuan evaluasi ini adalah untuk memetakan perkembangan atau kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di BATAN. Selain itu, evaluasi bertujuan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja BATAN.

“Pelaksanaan RB bertujuan menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas,” kata Endang.

Jakarta (16/03/2017) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) kini telah memiliki Tim Pemberantasan Pungutan Liar yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 38/KA/II/2017 yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Pemberantasan Pungutan Liar diketuai oleh Kriswanto, SE dan Dra. Mari Indriana selaku Penanggung Jawab. Pungutan Liar atau lebih dikenal dengan sebutan "pungli" Adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.