Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

(Jakarta, 18/12/2017). Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pejabat Negara kini tidak perlu lagi repot melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk hard copy. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki aplikasi online bernama e – LHKPN (e – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Aplikasi ini merupakan laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara kepada KPK. Sosialisasi mengenai e – LHKPN digelar di Kantor Pusat BATAN, Jakarta Senin (18/12).

Ketua Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Ben Hardy Saragih mengatakan, para pejabat tidak perlu merasa was-was hartanya dilaporkan. “Tidak ada yang melarang ASN itu kaya, asal  jelas asal - usul hartanya, apakah itu dari hibah, cicilan, warisan, bisa dijelaskan pada aplikasinya,” kata Ben.

Adapun pejabat ASN BATAN yang wajib melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi ini berjumlah 76 pegawai, yaitu Pejabat Tinggi Utama/Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara.

Aplikasi ini berdasarkan Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Di lingkungan BATAN sendiri diperkuat dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 5 tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan. Pelapor dapat melihat aplikasi ini pada tautan elhkpn.kpk.go.id.  

Lebih lanjut Ben menjelaskan, terdapat 3 perbedaan pada pengisian LHKPN secara manual dan online. Pertama dari segi waktu penyampaian. Jika secara manual, Pejabat Negara wajib melaporkan hartanya setiap 2 tahun sekali, kini secara online wajib melaporkan secara periodik setiap 1 tahun sekali.

“Penyampaian laporan antara bulan Januari hingga Maret, yang dilaporkan harta sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya,” jelas Ben.

Kedua adalah tata cara pendaftaran. Jika secara manual pelapor wajib mengisi formulir A dan B, kini pelapor cukup menggunakan pendaftaran pada aplikasi e – LHKPN. “Jika ada hal mendesak, maka Bapak dan Ibu dapat menggunakan format excel, tidak perlu di-print, cukup diemail ke kami saja,” sambung Ben.

Perbedaan ketiga yakni media pengumuman. Jika dulu menerima berita negara dalam bentuk hardcopy yang wajib ditempel dan diumumkan di papan pengumuman instansi, kini Pejabat Negara dapat menerima rekapitulasi LHKPN dalam bentuk email, atau dapat melihat pengumuman resmi dari situs KPK dengan tautan acch.kpk.go.id, yang tautannya dapat dihubungkan dengan website instansi.

Keuntungannya lainnya dengan menggunakan aplikasi ini, sambung Ben, Pejabat Negara tidak perlu menyertakan lampiran bukti harta kekayaannya. “Bapak Ibu tidak perlu mengirimkan bukti harta kekayaan kepada kami. Jika bapak ibu punya rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya, cukup memberikan keterangan nomor surat-surat seperti BPKP, STNK, atau sertifikat tanahnya saja pada aplikasi ini,” jelas Ben. Yang perlu dilampirkan hanya dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan seperti bank, misalnya tabungan, saham, deposito, dsb.

Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto berpendapat, sosialisasi ini baik sekali untuk menerapkan budaya tertib administrasi di BATAN. “LHKPN ataupun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) jangan dianggap mengganggu privasi, tapi bentuk pertanggungjawaban kita. Kita dapat gaji dari rakyat, otomatis kita harus mempertanggungjawabkannya,”  tegas Djarot.

Pada kesempatan ini, sekaligus ia menyampaikan bahwa serapan anggaran hingga saat ini masih 85,01 persen, artinya belum mencapai target BATAN, yakni hingga 95 persen. Menurutnya, hal ini juga bagian dari tertib administrasi. “Artinya apa?  Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita usulkan di awal, kemudian kita laksanakan, moga-moga Desember ini kita bisa mencapai target,” sambungnya.

Sosialisasi dan Bimtek pengisian e – LHKPN diikuti oleh Pejabat Negara di lingkungan BATAN. Selain sosialisasi LHKPN, juga disosialisasikan pentingnya pengisian LHKASN, yakni laporan harta kekayaan pegawai ASN selain Pejabat Negara, yang wajib disampaikan melalui aplikasi Si – Harka.  Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Pemantauan Birokrasi dan Kebijakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) (tnt).