Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

(Jakarta, 05/07/2019). Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada 17 Juni 2019 lalu meraih penghargaan dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat opini WTP yang diterima BATAN pada tahun ini merupakan yang ke - 10 kalinya dalam 10 tahun terakhir. Opini dari BPK sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah atas kepatuhan dalam pengelolaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Inspektur BATAN, Kriswanto mengatakan, setidaknya ada 4 kriteria yang menjadi acuan BPK dalam mengeluarkan opini, yakni kesesuaian pelaksanaan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAR), kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, sistem pengendalian intern yang efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang  – undangan. Dari 4 kriteria ini, BPK akan memberikan pernyataan opini yang terdiri dari 4 jenis, yakni WTP, Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat. “Jadi makin banyak yang menyimpang dari kriteria, itu akan memengaruhi opini BPK,” jelas Kriswanto saat diwawancara di ruang kerjanya, Kantor Pusat BATAN, Jakarta, Jumat (05/07).

Selain meraih opini WTP, tahun ini BATAN juga dinyatakan sebagai lembaga pemerintah terbaik ke – 3 dalam tindak lanjut penyelesaian temuan BPK. Adapun 7 lembaga pemerintah yang dinyatakan terbaik atas tindak lanjut temuan BPK ini secara berurutan, yakni Arsip Nasional, Komisi Yudisial, BATAN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). “Baru tahun ini BPK mengeluarkan statement atas tindak lanjut penyelesaian temuan BPK itu, dan BATAN termasuk 3 terbaik,” katanya.

Kriswanto juga menambahkan, hanya BATAN, lembaga di bawah Koordinasi Kemenristekdikti  yang meraih opini WTP 10 kali berturut turut sejak tahun 2009. Dalam mempertahankan 10 kali opini WTP menurutnya, BATAN terus menanamkan pemahaman ke seluruh pegawai bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban.

Selain itu, BATAN terus - menerus  menanamkan semangat reformasi birokrasi, yakni birokrasi akuntabel dan bersih, efektif dan efisien, dan melayani dengan baik. “Kalau kita terapkan bersama, terutama birokrasi yang akuntabel dan bersih, otomatis pengelolaan keuangan kita harus bersih dari segala hal penyimpangan. Kalau itu bisa kita laksanakan, mudah-mudahan WTP bisa terus kita pertahankan, “ ucap Kriswanto optimis.

Upaya terpenting lainnya lanjut Kriswanto, adalah komitmen dari pimpinan dalam pengendalian intern yang efektif. Dengan semangat itu, Kriswanto berharap penyimpangan – penyimpangan terkait pengelolaan keuangan yang terjadi di BATAN bisa dihindari.  “Langkah kedepan, kita tetap bisa mempertahankan opini WTP dengan komitmen kuat dari pimpinan secara berjenjang, sosialisasi, serta internalisasi terus – menerus terhadap peraturan perundang – perundangan yang berlalu,” tuturnya.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 kepada 38 K/L dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III BPK. Penyerahan LHP diterima secara simbolis oleh Sekretaris Utama BATAN yang saat itu juga sebagai Plt. Kepala BATAN, Falconi Margono, bersama perwakilan K/L dan LPNK lainnya, pada Senin (17/06) lalu di Kantor BPK, Jakarta.

BPK mengapresiasi K/L yang mengalami perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada lagi opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan tahun 2018 K/L dan LPNK dalam lingkup pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara III BPK. “Di Auditorat Keuangan Negara III, tidak ada lagi opini Tidak Menyatakan Pendapat. WTP naik, WDP turun, dan Tidak Menyatakan Pendapat nihil,” ungkap Achsanul (tnt/ mardi).