Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

Dalam rangka membantu pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamatkan dalam Impres Nomor 7 tahun 1999, setiap Instansi Pemerintahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Renstra instansi.

Oleh karena itu evaluasi terhadap sistem AKIP sangat diperlukan sebagai umpan balik (feedback) yang obyektif sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi yang nantinya diharapkan dapat membantu pancapaian tujuan organisasi.

Penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah serta penyelenggaraan audit oleh pihak yang kompeten dan independen juga merupakan unsur pokok akuntabilitas, yang menjadi salah satu pilar perwujudan good governance, sehingga reviu terhadap laporan keuangan sangat penting untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan instansi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi Lakip yang baik diperlukan penyusunan Lakip yang berkualitas. Informasi data dalam Lakip didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja melalui Sistem Informasi Pengelolaan Litbangyasa (SIPL) dan evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), sedangkan informasi data keuangan diperoleh melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terlebih dahulu diyakini kebenarannya melalui reviu laporan keuangan.

Tugas dan fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN, dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Keterkaitan dengan kegiatan ini adalah pada penyelenggaraan fungsi evaluasi dan reviu. Output dari hasil kegiatan evaluasi LAKIP adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan output reviu laporan keuangan adalah Laporan Hasil Reviu (LHR). Kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi LAKIP tercantum dalam

Peraturan Kepala BATAN No. 131 Tahun 2011 Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja BATAN, Eselon I, dan Eselon II di BATAN serta Peraturan Kepala BATAN No.211 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan APBN BATAN.

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan atau yang lebih khususnya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem administrasi atau manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem AKIP diimplementasikan secara self assesment oleh masing- masing instansi pemerintah termasuk Batan yang telah menyusun Lakip secara berjenjang mulai dari tingkat Instansi sampai dengan tingkat Unit Kerja. Ini berarti instansi atau Unit Kerja merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem dengan mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi dari pihak independen dalam hal ini Inspektorat untuk melaksanakan evaluasi Lakip terhadap unit kerja. Pelaksanaan evaluasi Lakip itu sendiri dilakukan setelah unit kerja menyelesaikan Lakip.

Setiap tahunnya Inspektorat telah mengevaluasi LAKIP unit kerja yang ada di BATAN. Diharapkan dari hasil evaluasi tersebut dapat menjadi salah satu upaya perbaikan akuntabilitas dan kinerja dari unit kerja. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Lakip Batan oleh KemenegPAN dan RB pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan dibandingkan penilaian tahun 2012, yaitu dari nilai 67,77 (B) menjadi 73.17 (B+).

Dalam kerangka peningkatan peran aparat pengawasan intern, diterbitkan peraturan menteri keuangan nomor 41/PMK.09/2010 tentang standar reviu atas laporan keuangan kementrian / lembaga ( standar reviu ) yang merupakan pelaksanaan amanat undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharan Negara. Aparat pengawasan intern dituntut untuk tidak hanya mengenal tetapi harus menguasai aturan dan penerapan akuntansi pemerintahan seperti SAP,SAI yang terdiri dari SAK dan SIMAK BMN, serta memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu dan analisis basis data. Disamping melalui reviu, peningkatan peran aparat pengawasan intern juga perlu diwujudkan dalam bentuk koordinasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementrian Negara/lembaga ataupun pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Inspektorat BATAN sudah melaksanakan reviu tahun 2013 secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sehingga apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi kelemahan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi dapat segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan atau kesalahan tersebut secara berjenjang, di samping itu secara intensif juga melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja agar kualitas dan penyajian laporan keuangan instansi/lembaga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini terlihat dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan BATAN yang selama 4 (Empat) tahun terakhir ini (laporan Keuangan Tahun 2009 s.d 2012) selalu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Manfaat dari dilaksanakan evaluasi LAKIP adalah pimpinan dapat memperoleh berbagai umpan balik bagi perubahan kebijakan, program, dan kegiatan, serta tindakan, dan perubahan ke arah perbaikan. Manfaat dilakukan reviu laporan keuangan yaitu dapat memberikan informasi kepada pimpinan mengenai kelemahan/kesalahan agar segera dapat dilakukan perbaikan. Penerima manfaat dari kegiatan evaluasi Lakip dan reviu laporan keuangan adalah yaitu para pimpinan BATAN, dan pihak eksternal pihak eksternal yaitu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KEMENPAN & RB ), BPKP dan BPK.