Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif. Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 yang dimaklumatkan sebagai acuan bagi para pihak di Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam memberantas korupsi yang menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain itu juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi.

Hadirnya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2012 dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Sebagai implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) setiap tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK. Agar pelaksanaan Aksi PPK tersebut dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pemantauan (monitoring) secara berkala untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Aksi PPK, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dan perlu dilakukan evaluasi untuk membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar capaian aksi PPK yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi dapat terwujud.

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Bab III Bagian C Nomor 1 Butir b menyatakan bahwa pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK di masing- masing K/L adalah Inspektorat masing-masing K/L. Untuk itu perlu dibentuk Tim di Inspektorat yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili beberapa unit kerja untuk melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan dalam upaya untuk mencapai tujuan Aksi PPK dan memperoleh manfaat terkait pelaksanaan Aksi PPK di BATAN.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti korupsi, UNCAC). Sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia harus merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Melalui Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 diteruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga.

Hadirnya Stranas PPK dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap berkesinambungan, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (hingga tahun 2014), maupun panjang (hingga tahun 2025).

Batan sebagai Lembaga Pemerintahan wajib menyusun Aksi PPK setiap tahun sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tersebut di atas sebagai pelaksana pemantauan dan evaluasi Aksi PPK tersebut adalah Inspektorat. Pemantauan oleh Inspektorat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September), dan Triwulan IV (Oktober-Desember).

Sistem pemantauan dan evaluasi Stranas PPK tersebut disiapkan untuk membantu proses pelaporan mandiri (self reporting) capaian pelaksanaan Aksi PPK oleh masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah secara on-line, begitu juga yang diharapkan di BATAN.