Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

Korupsi merupakan penghambat utama tercapainya ujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya permberantasan korupsi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya penindakan dan pencegahan. Kedua upaya ini harus dilaksanakan secara serentak dan sinergis, agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan menghasilkan dampak jangka panjang berupa pengamanan aset negara dari tindak pidana korupsi. Upaya penindakan kasus korupsi selama ini, khususnya di era reformasi telah berjalan secara intensif. Namun upaya pencegahan masih kurang memadai, sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal.

Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melalui pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Secara umum Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban - kewajiban dan norma - norma yang memang sudah ada dasar hukumnya, sesuai Instruksi ke - 5 tentang Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi ini merupakan tindak lanjut dari Pencanangan Zona Integritas serta Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Aksi ini merupakan implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan mendahului terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses sesuai lembar kerja penilaian Kemenpan-RB.

Kriteria penilaian utama untuk menetapkan status suatu unit kerja sebagai WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersumber dari PerMenpanRB Nomor 60 Tahun 2012. Penetapan status suatu unit kerja sebagai WBK dan WBBM merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai WBK dan WBBM.

Tugas dan fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN, selain itu Inspektorat turut serta dalam melaksanakan program reformasi birokrasi di BATAN sehingga dapat tercapai kinerja maksimal yang ditunjang dengan administrasi yang optimal. Kebijakan yang mengatur tentang Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi tercantum dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 80 tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Proses pembentukan WBK merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh pimpinan BATAN. Proses pembentukan WBK dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan yang bersifat konkrit. Keberhasilan proses pembangunan Zona Integritas diukur melalui indikator dari kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN

Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara.

3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.

4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan

Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.

5. Penerapan Disiplin PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman, hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.

6. Penerapan Kode Etik Pegawai

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.

7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

8. Penerapan Whistleblower Sistem Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

9. Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

10. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.

11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi

Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/ kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai.

12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP.

13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas

Kebijakan ini mengatur kegiatan di BATAN, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK .

Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

15. Rekrutmen Secara Terbuka

Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.

16. Promosi Jabatan Secara Terbuka

Promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II. Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.

17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah mal-adminstrasi.

18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E- Procurement)

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

20. Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian WBK unit kerja di BATAN diharapkan dapat diajukan kepada Kemenpan-RB untuk dapat dinilai kembali sehingga statusnya dapat meningkat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani