Slide item 2

Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 FNCA (13th Ministerial Level Meeting) diselenggarakan di Hotel LeMeredien Jakarta, Indonesia pada tanggal 24 November 2012

Slide item 4

BATAN telah mendapatkan puluhan hak PATEN sebagai pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam berbagai karya dan inovasi para penelitinya

Slide item 5

Dirjen IAEA, Yukiya Amano mengunjungi fasilitas laboratorium Non Destructive Investigation (NDI) PAIR - BATAN

Slide item 5

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Slide item 6

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya

(Jakarta, 06/05/2019), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melalui Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (BHHK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran (RUUK) di Bogor, Jumat (3/5). RUUK ini disusun untuk menggantikan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir untuk kesejahteraan.

RUUK merupakan gabungan antara RUU Keamanan Nuklir dan RUU Ketenaganukliran yang selama 2,5 tahun terakhir ini pembahasannya melibatkan tiga unsur utama kementerian lembaga yakni Kemenristekdikti, BATAN, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Menurut Kepala Bagian Hukum - BHHK, BATAN merupakan lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah dalam pemanfaatan teknologi nuklir.

“BATAN merupakan salah satu lembaga yang berkepentingan dalam pembentukan RUUK ini, mengingat BATAN sebagai lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir,” ujar Wagiman.

Ia menuturkan, penyusunan RUUK telah menghasilkan rancangan UU yang lebih lengkap dibanding UU No. 10 Tahun 1997. Beberapa ketentuan baru yang diatur antara lain rencana induk ketenaganukliran, penguasaan iptek nuklir, keselamatan nuklir, keamanan nuklir dan garda aman, kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.

“Meskpun demikian, ada beberapa ketentuan yang sampai saat ini belum mendapat kesepahaman khususnya antara BATAN dan Bapeten yaitu terkait dengan usulan BATAN sebagai clearing house teknologi nuklir, otorisasi dan keinginan Bapeten dalam melakukan penegakan hukum dengan kewenangan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Berdasarkan hal itulah, ia menegaskan, dalam pembentukan RUUK ini, BATAN diharuskan memberikan masukan yang lengkap terkait RUUK, untuk meningkatkan peran BATAN dalam pengembangan nuklir di Indonesia. FGD ini merupakan upaya menggali masukan yang lengkap dari segala aspek guna menghasilkan RUUK yang sempurna, sehingga pemanfaatan nuklir kedepan semakin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan diselenggarakannya FGD ini diharapkan memperoleh masukan yang konstruktif dari semua pihak yang berkepentingan guna menghasilkan RUUK yang lengkap, komprehensif, dan mampu menjawab tantangan pengembangan nuklir kedepan. Dengan demikian cita-cita nuklir untuk kesejahteraan dapat diwujudkan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala BATAN periode 2012 – 2018, Djarot Sulistio Wisnubroto, RUUK harus mampu menjadi solusi dalam implementasi teknologi nuklir dan dapat digunakan sebagai aturan dalam jangka waktu puluhan tahun. Meningkatkan jumlah pemangku kepentingan dalam pemanfaatan teknologi nuklir dipandang perlu mendapat perhatian pada RUUK sebagai upaya meningkatkan kesejateraan dan kemandirian masyarakat melalui teknologi nuklir.

“Point pentingnya adalah BATAN tidak harus sebagai institusi tunggal dalam litbang dan pemanfaatan tenaga nuklir. Bapeten juga demikian, tidak harus memonopoli badan pengawas, dengan demikian semakin banyak oraganisasi yang bergerak di bidang nuklir maka makin mudah mengimplementasikan pemanfaatannya,” tutur Djarot.

Dengan adanya RUUK ini, Djarot berharap masyarakat dapat memanfaatkan teknologi nuklir seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan BATAN kedepan dapat menjadi organisasi yang mampu dipercaya oleh masyarakat dan reputasinya meningkat di mata dunia khususnya terkait dengan litbang iptek nuklir untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala BHHK, Eko Madi Parmanto menegaskan, salah satu tujuan FGD RUUK adalah untuk mendapatkan masukan terhadap draft RUUK yang telah disusun oleh tim dari stakeholder internal BATAN terkait konten, sistematika, maupun penuangan secara tekstual pada setiap bab dan pasal. “Beberapa masukan yang diperoleh dari FGD RUUK yakni perlu memasukkan pasal tentang pembinaan SDM, keselamatan radiasi, pembentukan dewan/komisi yang dapat mengawasi Bapeten, dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan nuklir,” kata Eko.

Selain mendapat masukan dari perseta FGD yakni para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BATAN, Eko berharap masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap draf RUUK. Masukan tersebut sebagai wujud BATAN telah mengakomodasi keinginan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir pada aspek yang lebih luas. (Pur)