Slide item 2

Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 FNCA (13th Ministerial Level Meeting) diselenggarakan di Hotel LeMeredien Jakarta, Indonesia pada tanggal 24 November 2012

Slide item 4

BATAN telah mendapatkan puluhan hak PATEN sebagai pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam berbagai karya dan inovasi para penelitinya

Slide item 5

Dirjen IAEA, Yukiya Amano mengunjungi fasilitas laboratorium Non Destructive Investigation (NDI) PAIR - BATAN

Slide item 5

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Slide item 6

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya

(Jakarta, 31/01/2020) Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek)-Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2020, di Grha Widya Bhakti Puspiptek, Setu, Kota Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020). Pada Rakornas tersebut, Menteri Ristek-BRIN, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan tantangan ristek kedepan yang diselaraskan dengan pangsa pasar industri. Sehingga, peneliti tidak melulu melahirkan karya, namun bisa dipasarkan dan dinikmati masyarakat luas.

Untuk memetakan kebutuhan industri, lembaga peneliti, perguruan tinggi dan pemerintah, Kemenristek-BRIN, merumuskan hasil riset strategis tepat guna. Hasil riset strategis yang terus dilakukan antara lain pembakit listrik tenaga nuklir skala industri, bahan bakar alternatif dari kelapa sawit, kendaraan listrik termasuk di dalamnya baterai litium ion dengan sistem fast charging.

Kemenristek-BRIN, lanjut Bambang, akan mengikuti arahan Presiden Jokowi, untuk menyatukan litbang kementerian/lembaga. Dan lembaga pemerintahan non kementerian di dalam Kemeristek-BRIN.

Hal ini dilakukan untuk mencegah riset yang duplikasi, berskala kecil dan hanya memprioritaskan penyerapan anggaran saja. “Jadi tahun ini, kita fokuskan pada kolaborasi, mempertemukan antara industri dan peneliti, serta menghilirisasikan riset agar kembali menjadi tepat guna,” ujarnya.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada Rakornas Ristek, menyampaikan arahannya agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengidentifikasi riset strategis dan solutif serta inovatif untuk menjawab kebutuhan bangsa. “Saya minta agar BRIN mampu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan bangsa,” kata Jokowi.

Presiden RI menegaskan, BRIN harus bisa mengorkestrasi pengembangan riset yang sangat strategis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memecahkan permasalahan bangsa dan memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara Indonesia.

“Birokrat-birokrat BRIN jangan hanya duduk di kantor di belakang meja tapi harus turun dan keliling untuk mengidentifikasi riset-riset inovatif dan strategis, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi,” tutur Jokowi.

Usai mengikuti Rakornas Ristek, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Anhar Riza Antariksawan mengatakan, Rakornas kali ini telah membahas program riset nasional dengan seluruh koordinator dari seluruh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Rekomendasi dari Rakornas Ristek ini sejalan dengan misi BATAN yakni menghadirkan iptek nuklir di masyarakat.

“Artinya kita ingin meningkatkan kontribusi iptek nuklir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi,” kata Anhar.

Terkait dengan BRIN, Anhar mengatakan, lembaga tersebut dibentuk sebagai upaya mengkonsolidasikan semua kegiatan riset di semua lembaga dan kementerian sehingga lebih fokus, efektif, dan efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Hasilnya juga dapat diharapkan lebih bermutu serta memberi solusi terhadap pemenuhan kebutuhhan masyarakat.

Untuk itulah, BATAN bersama Kemenristek dan LPNK lain akan menyiapkan payung hukum untuk kelembagaan dan tata kelolanya sehingga integrasi semua lembaga litbang akan berhasil guna. “BATAN sendiri akan tetap menjalankan fungsi ketenaganukliran seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997,” lanjut Anhar. (Pur)