Slide item 2

Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 FNCA (13th Ministerial Level Meeting) diselenggarakan di Hotel LeMeredien Jakarta, Indonesia pada tanggal 24 November 2012

Slide item 4

BATAN telah mendapatkan puluhan hak PATEN sebagai pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam berbagai karya dan inovasi para penelitinya

Slide item 5

Dirjen IAEA, Yukiya Amano mengunjungi fasilitas laboratorium Non Destructive Investigation (NDI) PAIR - BATAN

Slide item 5

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Slide item 6

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya

(Jakarta, 23/06/2020) Keberadaan payung hukum menjadi bagian penting dalam sebuah institusi atau lembaga pemerintah, tidak terkecuali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BATAN, Falconi Margono pada penyuluhan hukum secara online, Selasa (23/06).

Menurut Falconi, BATAN harus memperkuat instrumen hukum dalam menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Terlebih lagi sejak bulan Agustus 2019 telah disahkan undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

Sisnas Iptek menjadi salah satu topik bahasan dalam penyuluhan hukum. Menurut Falconi, dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka BATAN harus segera bertransformasi menjadi lembaga penelitian yang mampu mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut.

“Undang-undang ini disahkan dengan tujuan memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek yang menghasilkan invensi dan inovasi. Oleh karena itulah, para pegawai BATAN harus kita dorong untuk mampu menciptakan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terlebih lagi di masa pandemi covid-19 ini,” ujar Falconi.

Dengan disahkannya undang-undang ini, tambah Falconi, intensitas dan kualitas interaksi antar pemangku kepentingan dapat meningkat. Pemanfaatan iptek untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian serta daya saing bangsa.

Falconi menambahkan, berdasarkan undang-undanga ini, iptek mempunyai peran menjadi landasan dalam pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. “Iptek juga berperan dalam meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa. Memajukan peradaban bangsa dan melindungi seluruh wilyah negara kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam,” tambahnya.

BATAN sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan iptek nuklir, dalam membuat rencana strategi, harus memperhatian berbagai ketenuan yang tertuan di undang-undang ini. Selain itu, dalam menghadapi tatanan hidup baru (new normal), Falconi berpesan, agar segera dilakukan beberapa penyesuaian dalam menjalankan tugas untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, Heru Umbara, pada acara penyuluhan hukum ini mengangkat topik bahasan terkait upaya pemerintah dalam melakukan reformasi terhadap regulasi yang ada yakni omnibuslaw. Topik ini juga dibahas dalam acara penyuluhan hukum dikarenakan di dalamnya mengandung unsur ketenaganukliran.

“Terkait omnibus law yang didalamnya juga mengatur tentang ketenaganukliran, maka bagaimana dengan keberadaan undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,” papar Heru.

Heru menegaskan, dengan dibentuknya omnibuslaw, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tetap berlaku, namun beberapa pasal yang sudah diatur di dalam omnibuslaw maka pasal-pasal tersebut di UU Ketenaganukliran menjadi tidak berlaku. Beberapa pasal di UU Ketenaganukliran penambahan, perubahan, bahkan penghapusan.

Pasal yang ditambahkan antara lain terkait dengan pemberian izin berusaha terkait ketenaganukliran dan kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan badan usaha untuk pertambangan bahan galian nuklir. “Badan usaha tersebut wajib mengolah dan/atau menyimpan sementara Mineral Ikutan Radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Badan usaha tersebut wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,” jelas Heru.

Pada intinya, tambah Heru, omnibus law merupakan strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Adapun manfaatnya untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan (PUU), efisiensi proses perubahan atau pencabutan PUU, dan menghilangkan ego sektoral. (Pur)