Raker

Rapat Kerja BATAN merupakan agenda tahunan yang sangat penting.

Raker 2017

Rapat Kerja Merupakan Agenda Tahunan yang Sangat Penting

Slide item 3

Biro Perencanaan melakukan kegiatan Sosialisasi Laporan Kinerja Sestama/Deputi guna menghasilkan Lakin yang Berkualitas

(Serpong, 10/9/2019). Pembangunan prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) skala komersial  menjadi salah satu Prioritas Riset Nasional (PRN) dari pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). “BATAN berupaya agar kegiatan tersebut masuk dalam RPJMN 2020-2024 sehingga bersifat penugasan yang harus dilaksanakan sebagai suatu amanah,” demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir (TEN) BATAN, Suryantoro saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Zuri, BSD, Tangerang Selatan, Selasa, (10/9).

FGD yang diselenggarakan oleh BATAN bersama Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) ini bertujuan untuk menjaring masukan dan pengalaman dari para pakar di bidang ketenaganukliran sebagai bahan masukan agar pelaksanaan PRN tersebut benar-benar bisa tercapai. “HIMNI bisa mendukung, mendorong, agar PRN prototipe PLTN skala komersial ini berhasil dan dapat menjadi awal terwujudnya PLTN di Indonesia,” ujar Suryantoro.

Terkait dengan menguatnya desakan terhadap pembangun PLTN di pulau Kalimantan, ia menegaskan, BATAN mempunyai peran sebagai Technical Support Organisation (TSO). “BATAN akan mensupport dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait untuk pembangunan PLTN, antara lain melakukan berbagai kajian dalam penyiapan tapak hingga membantu perencanaan pembangunannya,” tambahnya.

Selain itu, menurut Suryantoro BATAN juga telah melakukan penyiapan sumber daya manusianya. Melalui Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) dan Pusdiklat, BATAN memberikan pelatihan kepada SDM nuklir yang nantinya mendukung dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan (BP) BATAN Ferly Hermana dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini ada perubahan paradigma riset dari pemerintah Indonesia. “Saat ini riset dijalankan berdasarkan regulasi dan adanya penugasan dari pemerintah serta berorientasi pada output dan outcome,” kata Ferly.

Ferly menambahkan bahwa pemerintah telah memiliki  Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk Prioritas Riset Nasional (PRN). Sementara itu kita juga telah memiliki Rencana Induk Ketenaganukliran (RIKN). Oleh karena itu dengan mengacu pada  beberapa ketentuan tersebut, melalui  FGD ini juga diharapkan diperoleh informasi  analisa lingkungan strategis untuk menyusun Renstra BATAN 2020-2024. 

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum HIMNI Susilo Widodo mengatakan, sebagai organisasi independen dan keilmuan, pihaknya akan memberikan kontribusi dan kritikan positif terhadap rencana pembangunan PLTN. “Tentu saja dengan berbasis kepakaran kami, HIMNI akan berkontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun kontribusi yang lebih konkrit, misalnya tentang desain,” kata Susilo.

HIMNI juga akan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan teknologi nuklir. “Kritis yang membangun demi kesejahteraan, bukan kritis menolak atau anti. Kritis yang mendukung agar arahnya tetap sesuai dengan cita-cita kami, indonesia yang sejahtera namun juga melindungi lingkungan,” katanya.

Disampaikan oleh Susilo, HIMNI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen dan keilmuan yang bertujuan untuk memajukan, mengembangkan dan membudayakan iptek nuklir dalam rangka mensukseskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

HIMNI berdiri pada 20 April 1995 dan saat ini memiliki sekitar 250 orang anggota. Diharapkan ke depan akan semakin banyak para pakar, pengembang, pegiat maupun pengamat iptek nuklir tergabung dalam organisasi ini.

FGD yang mengusung tema “Menyongsong Energi Nuklir di Indonesia” ini mengundang narasumber Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi selaku Ketua Dewan Pakar HIMNI serta Soy M. Parlede, Koordinator staf ahli Ketua DPD RI. (my)