Pengumuman Penerimaan CPSN 2019
sucofindo
SDM Nuklir
SDM Nuklir BATAN
Tomo Graphy
peresmian gedung radiosiotop
korupsi
kedelai
Radiofarmaka

(Jakarta,  15 Agustus 2019) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Anatariksawan melantik 20 pegawai  sebagai pejabat struktural dan fungsional. Dari 20 pegawai yang dilantik pada hari Kamis, 20 Agustus 2019 di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir BATAN, Kawasan Nuklir Pasar Jumat terdiri dari 5 pegawai dilantik sebagai pejabat struktural dan 15 pegawai sebagai pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Anhar Riza Antariksawan mengatakan bahwa pelantikan ini adalah pelantikan pertama kali yang ia lakukan sebagai Kepala BATAN untuk melantik dan mengangkat sumpah  kepada seluruh pegawai struktural dan fungsional. Kepala BATAN berpesan bahwa kepada pejabat selalu dingat-ingat terus bahwa sumpah ini adalah sumpah dengan kata pertama yang mengatakan Demi Allah dan itu janji yang harus ditaati bagi orang yang beragama. Bagi para pegawai yang baru dilantik bahwa kenaikan jabatan bukan berarti hanya kenaikan tunjangan kinerja saja, akan tetapi kenaikan ini juga untuk melakukan tanggung jawab kepada jabatannya masing-masing. Jabatan yang baru adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukannya, selanjutnya bagi para pegawai dituntut untuk mempunyai Integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Karena kejujuran dan tanggung jawab dalam integritas dapat selaras hidupnya antara pikiran, ucapan, hati nurani, dan tindakan.

(Jakarta, 15/08/2019). Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan PT Indonesia Power sepakat melakukan kerja sama dalam pemanfaatan teknologi nuklir di bidang energi. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan dan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi. Penandatanganan dilakukan di Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Priok PT Indonesia Power, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (15/08).

Ahsin dalam sambutannya mengaku sangat senang bisa bekerja sama dengan BATAN dalam menyiapkan riset Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Prototipe PLTN berkapasitas 100 MW ini rencananya akan dibangun di Kalimantan Barat (Kalbar).

(Jakarta, 06/08/2019) -   Berkas produk hukum yang dihasilkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selama ini dikelola secara konvensional, sehingga sulit diakses oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal itu BATAN mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BATAN. “Dengan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, dan BATAN sebagai bagian dari JDIH Nasional turut mengembangkan instrumen agar masyarakat mudah mengakses produk hukum, BATAN membangun website JDIH BATAN sebagai salah satu akses terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan data, informasi atau produk hukum,” ujar Sekretaris Utama BATAN, Falconi Margono.

(Jakarta, 23/07/2019) Director General (DG) Badan Tenaga Nuklir Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA), Yukiya Amano dikabarkan telah meninggal dunia di usia ke-72 tahun seperti dilansir pada laman website iaea.org, Senin (22/07).  Yukiya Amano menjabat sebagai DG IAEA sejak tahun 2009 menggantikan DG sebelumnya yakni Mohamed ElBaradei.

Mengetahui kabar meninggalnya Yukiya Amano, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Anhar Riza Antariksawan merasa terkejut. “Tentu terkejut saat mendengar berita ini. Saya sendiri sudah mendengar bahwa beliau akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan DG IAEA, tapi belum sampai hal itu terjadi ternyata Tuhan berkendak lain,” kata Anhar.

(Jakarta, 11/07/2019) Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Falconi Margono melantik 34 pegawai  sebagai pejabat struktural dan fungsional. Dari 34 pegawai yang dilantik pada hari Rabu (10/07) di Kantor Pusat BATAN, Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, terdiri dari 5 pegawai dilantik sebagai pejabat struktural dan sisanya sebagai pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Falconi berpesan kepada seluruh pegawai yang dilantik agar selalu taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait dengan integritas pejabat dalam menjalankan tugasnya.