PUSAT DISEMINASI DAN KEMITRAAN
LAYANAN KUNJUNGAN
BEBAS BIAYA TANPA SUAP,PUNGLI DAN NO GRATIFIKASI

(Jakarta, 01/09/2021). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat berkeinginan membangun Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) untuk menopang tumbuhnya industri dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencanangkan kebijakan hilirisasi industri yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kalimantan barat, dan kebijakan ini perlu didukung oleh sumber energi yang handal.

Keinginan Kalbar untuk memiliki PLTN telah melalui proses yang cukup panjang. Bermula dari teridentifikasinya potensi uranium di wilayah tersebut, Pemprov Kalbar kemudian berkeinginan untuk meningkatkan grade-nya. Sehingga uranium ini tidak hanya menjadi potensi, namun memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Jadi sebenarnya ini proses panjang kita memperjuangkan PLTN. Dari tahun 70-an sampai awal tahun 2000-an, kita sebenarnya punya pontensi uranium di Desa Kalan, Kecamatan Nanga Ella Hilir, Kebupaten Melawi, yang ingin ditingkatkan tidak hanya menjadi potensi saja, tetapi dapat bermanfaat, dapat berguna terutama untuk kesejahteraan masyarakat Kalimatan Barat,” kata Novery Nuzuluddin, pejabat fungsional perencana madya di Bappeda Provinsi Kalimantan Barat pada acara Talk Show Radio Sonora Pontianak, Selasa (31/08/2021).

Kemudian pada tahun 2009, lanjut Novery, mulai dilemparkan isu tentang rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, baik di tingkat regional maupun nasional. Pada Musrembang Regional Kalimantan di Kalimantan Timur atau yang dikenal dengan Forum Komunikasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, diusulkan suatu sistem kelistrikan yang kuat di Kalimantan seperti halnya yang ada di Jawa, yang ditopang oleh dua sistem utama, yakni di barat dengan PLTU Suryalaya dan di timur dengan PLTU Paiton.

“Paling tidak ditataran konsep kita mempunyai cita-cita, rencana untuk memperkuat kelistrikan di regional Kalimatan, awalnya seperti itu, kemudian karena di sisi timur itu banyak energi yang bisa dipilih, sedangkan di sisi bagian barat Kalimantan ini terbatas, maka diusulkan PLTN karena adanya potensi uranium,” jelas Novery.

Seiring berjalannya waktu dan akumulasi pengetahuan yang didapatkan, menurut Novery, dari sisi geologi dan kegempaan, Kalimantan dan khususnya Kalimantan Barat, merupakan wilayah yang paling stabil dibandingkan dengan pulau-pulau lain di wilayah Indonesia. Dengan pertimbangan ini, diusulkan untuk membangun PLTN di Kalimantan Barat sehingga dapat menopang kelistrikan di sisi barat Kalimantan. “Intinya potensi harus bisa dimaksimalkan menjadi sesuatu yang lebih real. Awalnya berpikirnya seperti itu,” imbuh Novery.

Melihat pengalaman dari negara Uni Soviet yang bubar gara-gara pangan, kembali dilontarkan isu, bahwa sekitar 40% produksi beras itu masih diproduksi di pulau Jawa. Jika semua berpusat di pulau Jawa, maka NKRI ini dapat bernasib seperti negara Uni Soviet. Untuk itu, harus ada sumber energi besar di luar pulau Jawa, pilihannya adalah PLTN, sehingga pulau Jawa dapat fokus pada masalah pangan, sementara industrialisasi dipindahkan ke pulau Kalimantan. Skema ini akan dapat memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah lain, termasuk meningkatkan sumber daya alam yang ada karena didukung oleh kelistrikan yang handal.

“Logika sederhananya, laron berkumpul karena ada cahaya. Nah, coba kita bayangkan kalau ada sumber energi listrik yang besar (di Kalimantan), maka Indonesia bisa memindahkan kegiatan industrinya ke pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat,” jelas Novery lagi.

Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat diharapkan akan dapat meningkatkan elektrifikasi yang saat ini masih di kisaran 93%. Dari segi daya listrik, Kalimantan Barat memang memiliki energi berlebih, namun sebagian besar pasokannya  berasal dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan provinsi ini, yakni negeri Sawarak, Malaysia. Dengan pertimbangan kemandirian dan aspek politik, serta keamanan, situasi ini menjadi sangat riskan untuk pengembangan industri dimasa mendatang. Kalimantan Barat diketahui masuk dalam Kawasan Industri Prioritas di Luar Jawa, berdasarkan Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) 2015-2035. Dengan demikian, diperlukan energi yang stabil dan berdaya besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri ini, khususnya untuk industri logam dasar alumina (bauksit).

Meski baru sebatas wacana, berbagai persiapan harus dilakukan. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur pembangunan PLTN, termasuk penyiapan tapak PLTN melalui pelaksanaan pelbagai aktivitas studi kelayakaan. Hal inilah yang kemudian melahirkan kebijakan Prioritas Riset Nasional di bidang energi, dimana BATAN menjadi koordinator pelaksananya. Sesuai dengan rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), pembangunan PLTN dibagi menjadi tiga fase dimana setiap fase melalui milestone. Saat ini, kegiatan yang dilakukan oleh BATAN baru pada tahap pra proyek yang fokus pada studi kelayakan dan studi tapak. Hasil studi ini akan menjadi acuan untuk masuk dalam fase selanjutnya, yakni proyek pembangunan PLTN.

BATAN telah memulai studi kelayakan PLTN yang dimulai pada tahun 2020 untuk memastikan PLTN aman dibangun di Kalimantan Barat sebagaimana ketentuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Secara garis besar roadmap Program Riset Nasional (PRN) PLTN, periode lima tahun pertama (2019-2024) merupakan tahap I (tahap pra proyek). Kegiatan utam ayang dilakukan antara lain studi untuk penyusunan dokumen cetak biru PLTN, penetapan teknologi PLTN, survei tapak dan studi kelayakan, termasuk aktivitas sosialisasi kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Hasil identifikasi awal menunjukkan, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat berpotensi menjadi salah satu calon tapak PLTN yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk pemilihan tapak potensial sepanjang pesisir Kalimantan Barat telah diperoleh sembilan tapak terpilih sebagai tapak potensial PLTN di Kalimantan Barat, salah satunya adalah di kawasan Pantai Gosong, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang menjadi wilayah studi kelayakan PLTN.

Hingga pertengahan tahun 2021, BATAN telah melakukan studi kelayakan dan studi tapak yang komprehensif, termasuk di dalamnya studi kelayakan secara ekonomi, maupun studi teknis, untuk mengidentifikasi teknologi dan desain PLTN yang paling sesuai dengan kondisi di Kalimantan Barat. Berbagai aspek yang telah dikaji antara lain demografi, tata guna lahan, air dan laut, kejadian akibat ulah manusia, kegunungapian, geologi, kegempaan, tsunami, dan lain-lain. Kegiatan studi dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa instansi lain, termasuk dengan Universitas Tanjungpura. (arial)