PUSAT DISEMINASI DAN KEMITRAAN
LAYANAN KUNJUNGAN
BEBAS BIAYA TANPA SUAP,PUNGLI DAN NO GRATIFIKASI

Jakarta - Berkaitan dengan berbagai isu tentang ketidakpastian pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia, Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) dan Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) mendesak pemerintah agar segera memanfaatkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Hal ini dikarenakan krisis listrik di Indonesia sudah di depan mata. Salah satu solusi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Indonesia yang semakin meningkat adalah dengan memanfaatkan PLTN.

"Kami tidak akan membiarkan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan listrik, sementara ada solusi tepat untuk mengatasinya. Kami juga perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa kesan umum tentang besarnya dampak kecelakaan Chernobyl dan Fukushima adalah terlampau berlebihan," kata Ketua MPEL Budi Sudarsono, pada acara Temu Media, Senin (27/04/2015).

Berbagai upaya untuk mengatasinya sudah dilakukan oleh pemerintah, terakhir di era pemerintahan SBY pemenuhan kebutuhan listrik sudah dilaksanakan dengan program percepatan pembangunan pusat listrik berbahan-bakar batubara 10.000 MW pada tahap I dan dilanjutkan dengan 10.000 MW pada tahap II dengan pusat listrik panas bumi. Namun dalam perkembangannya kedua program tersebut tidak mencapai target.

Upaya lainnya adalah para investor di bidang pembangkitan listrik didorong untuk mengembangkan investasinya dengan memanfaatkan sumberdaya energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga panas bumi, surya, angin, biofuel, arus laut, dan lain-lain. Hal inipun, menurut Budi Sudarsono, capaiannya tidak terlalu signifikan. Hanya pusat listrik bertenaga panas bumi yang mampu menambah kapasitas daya listriknya, dan itupun ordenya hanya ratusan megawatt.

Berbagai kendala dihadapi oleh para investor dalam pengembangan EBT, di antaranya rendahnya harga minyak dewasa ini, biaya eksplorasi yang sangat mahal dan berisiko, faktor efisiensi energi yang masih rendah, ongkos produksi yang belum mencapai harga keekonomian dan adanya benturan kepentingan antara untuk memenuhi kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan (khususnya untuk biofuel).

Ada solusi lain untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik Indonesia yang semakin meningkat, yaitu dengan memanfaatkan pusat listrik tenaga nuklir (PLTN). “Namun, solusi ini untuk jangka panjang karena pembangunan PLTN memerlukan waktu sedikitnya 8-10 tahun,” ujar Ketua HIMNI, Arnold Soetrisnanto.

Menurutnya, kendala besar yang dihadapi dalam rencana pembangunan PLTN adalah masih adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan elite, termasuk di kalangan penentu kebijakan energi. “Masih ada kekhawatiran bahwa bangsa Indonesia belum mampu mengoperasikan teknologi canggih tersebut,” tuturnya.

Kekhawatiran tentang kejadian kecelakaan PLTN di Chernobyl dan PLTN Fukushima membuat program PLTN di Indonesia kian tidak ada ujungnya. Pemerintah selalu mendorong lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan nuklir (BATAN) untuk melakukan kajian tentang potensi pemanfaatan PLTN, namun pada ujung-ujungnya hasil kajian tersebut tidak ada tindak lanjutnya.

PLTN adalah satu-satunya teknologi pembangkit listrik yang sudah memproses limbahnya dan memperhitungkan dalam keekonomiannya (harga listriknya). Di sampaing itu, energi nuklir juga sebagai bagian dari bauran energi nasional untuk menjamin keamanan pasokan energi, menuju keberlanjutan sistem energi nasional hingga ribuan tahun yang akan datang. "Semakin cepat PLTN dibangun, akan semakin baik dampaknya bagi pembangunan teknologi, ekonomi, dan politik nasional," jelas Arnold.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum HIMNI Markus Wauran mengatakan, "Negara maju berlomba-lomba bikin PLTN, sementara di Tanah Air masih dalam perdebatan," ujar Markus dalam diskusi yang dihadiri oleh puluhan wartawan dari berbagai media. Hal tersebut sangat disayangkan, Amerika Serikat punya 100 PLTN, sekarang sedang membangun lima unit PLTN lagi. Kemudian Rusia, yang saat ini memiliki 33 PLTN, dan sedang membangun 11 PLTN baru. "Tiongkok juga memiliki 27 unit PLTN yang beroperasi, dan sedang membangun 23 unit lagi," jelasnya.

Meskipun, negara-negara tersebut juga memiliki banyak kandungan minyak bumi dan gas. Menurut Markus, diversifikasi energi dilakukan para negara maju itu bertujuan agar tidak tergantung pada satu sumber energi. (*arial)