Slide item 1

PKSEN melaksanakan pengkajian, pengembangan teknologi sistem PLTN dan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan listrik, serta studi pemanfaatan thorium sebagai bahan bakar PLTN

Slide item 2

PKSEN melaksanakan tugas manajemen pembangunan PLTN (MPP) anatara lain pengkajian potensi kemampuan industri nasional, alih teknologi PLTN dan manajemen pembangunan PLTN dan kesiapan SDM.

Slide item 3

PKSEN juga bertugas untuk melaksanakan pengembangan perencanaan sistem energi nasional dan kelistrikan khususnya skenario dengan adanya pembangkit PLTN

Slide item 4

PKSEN mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan data teknis aspek tapak dan lingkungan calon tapak PLTN yang memadai sebagai bagian dari insentif pemerintah untuk mendukung proses perijinan PLTN

(Jakarta, 07/02/2018). Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar segera memasukkan  pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam sistem kelistrikan nasional. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi disela Seminar World Nuclear Spotlight, di Hotel J.W Marriot, Jakarta, Selasa (07/02).

“Beberapa minggu lalu, kami mengambil sikap politik bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar PLTN segera masuk dalam sistem kelistrikan nasional, dan merevisi PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)  yang menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir,” katanya.

DPR juga mendorong untuk mempercepat pembangunan PLTN dengan prioritas lokasi yang sudah dilakukan studi tapaknya oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). “PP dan turunan peraturannya perlu direvisi, agar nuklir tidak menjadi pilihan terakhir. Jadi tidak ada diskriminasi untuk sumber energi,” tandasnya.

Selain itu DPR juga mendorong BATAN agar tetap melakukan studi tapak di daerah-daerah potensial lainnya, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Kurtubi juga berpendapat, PLTN akan sangat dibutuhkan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika sekarang konsentrasi pengadaan listrik lebih kepada bagaimana mencapai rasio elektrifikasi keseluruhan hingga seratus persen. Kedepan, DPR mendorong pemerintah agar ketersediaan listrik bisa mendukung industrialisasi di Indonesia. “PLTN dibutuhkan untuk menjadi based load yang kuat dalam sistem kelistrikan nasional, karena PLTN kapasitasnya besar dan energi yang bersih, hampir tidak ada karbon dioksida,” tambahnya.

Hal lainnya yang perlu dipikirkan menurutnya, agar generasi muda kedepan tidak dibebankan dengan ancaman penyakit akibat pencemaran udara yang bersumber dari pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan.

Direktur Jenderal World Nuclear Assosiation (WNA), Agneta Rising menambahkan, pihaknya akan mendukung Indonesia dalam hal memberikan data dukung terkait pengembangan energi nuklir, misalnya ketersediaan pasokan bahan bakar dan pendukung lainnya. “Kami memiliki data dukung yang bisa dilihat di website, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi Anda, misalnya dalam menentukan pihak ketiga mana yang pas dengan negara Anda jika memutuskan membangun PLTN,” katanya.

WNA merupakan organisasi internasional yang mempromosikan energi nuklir dan membantu perusahaan yang tergabung dalam industri nuklir global. BATAN bekerja sama dengan WNA menggelar Seminar World Nuclear Spotlight yang berlangsung mulai 7 hingga 8 Februari 2018. Seminar ini bertujuan untuk mempertemukan para pimpinan komunitas nuklir global dengan perwakilan pemerintah, lembaga penelitian, BUMN, industri nasional dan universitas untuk mendukung program nuklir di Indonesia. (tnt)