Slide item 1

PKSEN melaksanakan pengkajian, pengembangan teknologi sistem PLTN dan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan listrik, serta studi pemanfaatan thorium sebagai bahan bakar PLTN

Slide item 2

PKSEN melaksanakan tugas manajemen pembangunan PLTN (MPP) anatara lain pengkajian potensi kemampuan industri nasional, alih teknologi PLTN dan manajemen pembangunan PLTN dan kesiapan SDM.

Slide item 3

PKSEN juga bertugas untuk melaksanakan pengembangan perencanaan sistem energi nasional dan kelistrikan khususnya skenario dengan adanya pembangkit PLTN

Slide item 4

PKSEN mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan data teknis aspek tapak dan lingkungan calon tapak PLTN yang memadai sebagai bagian dari insentif pemerintah untuk mendukung proses perijinan PLTN

(Pontianak, 10/10/2019) Keterbatasan sumber daya energi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat, menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan industri di daerahnya. Potensi pemenuhan kebutuhan energi yang sesuai dengan Kalimantan Barat adalah dengan memanfaatkan teknologi nuklir sebagai sumber energi listrik yakni Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini disampaikan Kepala Balitbang Provisi Kalimantan Barat, Ansfridus J. Andjio pada Seminar Infrastruktur Energi Nuklir di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/10).

Pemerintah provinsi Kalbar ingin membangun PLTN untuk menopang tumbuhnya industri dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kalbar. "Pemerintah provinsi Kalbar ingin membangun hilirisasi industri, beberapa diantaranya yang berbasis tambang dan CPO, kami memperkirakan nantinya akan dibutuhkan sumber energi yang besar, energi yang besar saat ini adalah PLTN, karena kedepannya batubara habis, gas habis, minyak bumi akan habis, dalam arti akan mahal. Kedepannya listrik akan mahal, tidak terpenuhi dari pembangkit listrik yang sekarang ada dari PLN," ujar Ansfridus.

Menurut Ansfridus, saat ini suplai listrik dari PLN sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, belum mencukupi kebutuhan industri. Untuk itulah dibutuhkan sumber energi listrik dengan pasokan yang besar dan stabil yakni PLTN. Kebijakan hilirisasi industri yang dicanangkan oleh gubernur Kalimantan Barat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kalimantan barat, dan kebijakan ini perlu didukung oleh sumber energi yang handal.

Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan dalam sambutannya menegaskan, untuk membangun PLTN tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau lembaga saja, melainkan hharu melibatkan beberapa pihak. "Bila kita bicara iptek nuklir khususnya pembangunan PLTN tidak bisa dengan hanya satu organisasi, satu kementerian, satu lembaga, tapi ini melibatkan banyak pihak sehingga perlu adanya koordinator dan harus ada keterlibatan dari semua pemangku kepentingan," tegas Anhar.

Namun menurut Anhar, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bila kelak Indonesia akan membangun PLTN maka BATAN yang akan membangunnya. Informasi semacam ini perlu diluruskan agar tidak salah.

"Sering sekali kami menerima pertanyaan, kapan BATAN akan membangun PLTN? anggapan ini perlu diluruskan, karena dalam membangun suatu PLTN diperlukan keterlibatan banyak lembaga untuk menentukan bisa tidaknya suatu PLTN dibangun,” ucap Anhar.

Lebih lanjut Anhar menjelaskan, BATAN sebagai lembaga litbang yang diberi tugas untuk melakukan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Iptek nuklir, dalam pembangunan PLTN, BATAN berfungsi sebagai technical support. BATAN akan membantu dalam studi tapak, menyiapkan dokumen terkait studi kelayakan, membantu dalam pemilihan teknologi PLTN yang akan digunakan, dan membantu proses transfer teknologi, serta menyiapkan SDM nya.

Menurut Anhar, BATAN berpengalaman dalam melakukan penyiapan pembangunan PLTN khususnya yang terkait studi tapak dan kelayakan. BATAN telah melakukan penyiapan di beberapa lokasi, seperti di Jepara dan Bangka studi tapak telah selesai kami lakukan, selain itu BATAN juga telah melakukan pra survey tapak di NTT, Kalimantan timur dan Kalimantan barat.

Senada dengan Anhar, Wakil Ketua Dewan Pakar HIMNI, Kurtubi menuturkan, langkah yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam mengurangi penggunaan sumber energi fosil sudah tepat. Untuk menunjang kegiatan industry diperlukan sumber pembangkit listrik yang handal untuk menyuplai 24 jam, pembangkit listrik yang handal untuk menyuplai listrik, sebagai base load yang kuat, beberapa diantaranya adalah batubara, geothermal dan energi nuklir.

Kurtubi menilai, keinginan Kalimantan barat untuk memajukan daerahnya harus didukung dengan aktivitas industri diberbagai bidang, baik itu industri berbasis tambang, wisata, ataupun industri berbasis lokasi strategis, dan aktifitas industri ini memerlukan sumber energi listrik yang stabil dan kuat, dan salah satu sumber energi listrik yang handal dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir, tutupnya. (An)