WBK

.....

Slide item 8

.....

Slide Stop

.....

Slide item 1

Instalasi Radiometalurgi PTBBN-BATAN

PTBBN BATAN memiliki fasilitas Instalasi Radiometalurgi PTBBN-BATAN.....

Selengkapnya...
Slide item 2

Instalasi Elemen Bakar Eksperimental PTBBN-BATAN

PTBBN BATAN memiliki fasilitas Instalasi Elemen Bakar Eksperimental .....

Selengkapnya...
Slide item 3

.....

Slide item 4

.....

Slide item 6

.....

WBS

.....

(Tangerang Selatan, 13/11/2019) Berdasarkan amanah UUD 1945 bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (endowment fund) oleh sebuah Badan Layanan Umum Berdasarkan PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.  Sehubungan hal tersebut di atas Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN) mengadakan sosialisasi pendanaan LPDP di Ruang Rapat Uranium Lantai 2 Gedung 20 pada tanggal 13 November 2019 yang dihadiri oleh Pejabat Struktural di lingkungan PTBBN dan Para Pejabat Fungsional Tingkat Madya dan Utama.

Ir. Agus Sumaryanto, M.S.M selaku Kepala PTBBN menyampaikan kepada seluruh pegawai di era disruption kalau tidak melakukan sesuatu yang baru maka kita akan tergerus, kita harus melakukan yang kreatif untuk menghadapi dunia globalisasi. Kita mendatangkan narasumber dari Kementerian Keuangan Republik melalui LPDP untuk mengoptimalkan sumber dana bagi kegiatan kita di PTBBN.

Nur Rahmawati (Senior Analis Dana Riset Direktorat Fasilitasi Riset dan Rehabilitasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan-LPDP) memberikan penjelasan tentang kebijakan yang ada di LPDP. LPDP diamanahi berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 diamanahi untuk mengelola dana abadi pendidikan dari APBN saat ini berjumlah 46,12 Triliyun. Diinvestasikan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), obligasi  BUMN dan deposito yang mempunyai resiko rendah pendapatan digunakan untuk biaya operasional LPDP, beasiswa, dan riset umelalui Rispro.  Pendanaan  Riset dibiayai jangka panjang sampai dengan tiga tahun. Unsur biaya insentif  untuk honor tenaga peneliti dan tenaga administrasi  dan pembelian alat untuk riset dapat digunakan, dan juga untuk perjalanan Luar Negeri ada peraturan tersendiri. Ada tiga program utama, yaitu : Rispro Kompetisi, Invitasi, dan  Kolaborasi  Internasional. Rispro kompetensi bersifat terbuka pendanaan maksimal  6 milyar untuk 3 tahun . Rispro invitasi bersifat undangan salah satunya PUI pendanaan diatas 6 milyar untuk 3 tahun. Rispro Kolaborasi  Internasional berpartner dengan LIPI untuk mendanai  Internasional Join Riset, besar pendanaan kolaborasi Internasional pendanaan diatas 6 milyar untuk 3 tahun. Yang tidak dibolehkan dalam pendanaan Rispro adalah pembelian kendaraan, pembelian gedung, peminjaman uang kepada pihak lain. Pendaftaran Rispro untuk pendanaan tahun 2020 secara online ditutup tanggal 28 Februari 2020.

Prof.Dr. Anny Sulaswatty, M.Eng (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Reviewer RISPRO LPDP), beliau menjelaskan tentang ”Proposal dan Penelitian Rispro”. Proposal di LPDP harus transparan dan jujur, tidak ada titipan dan tidak ada kata paket analisa, semua terinci dengan jelas. Institusi pengusul minimal TKT 5, PJ Pengusul LPDP syaratnya harus S3, multi disiplin dan multi institusi. Mitra harus ada pada saat akhir, produk tidak hanya berbentuk prototipe tapi siapa yang akan melakukan komersialisasi produk, mitra harus ikut dari awal, sehingga mengetahui perkembangan, dan mitra harus berkontribusi  dan pemasaran hasil produk. Penelitian yang telah dilakukan disampaikan dalam roadmap dan pengembangan sampan hilirisasilah yang diajukan dalam penggunaan LPDP ini.