Slide item 1

Instalasi Radiometalurgi PTBBN-BATAN

PTBBN BATAN memiliki fasilitas Instalasi Radiometalurgi PTBBN-BATAN.....

Selengkapnya...
Slide item 2

Instalasi Elemen Bakar Eksperimental PTBBN-BATAN

PTBBN BATAN memiliki fasilitas Instalasi Elemen Bakar Eksperimental .....

Selengkapnya...
Slide item 3

Uji Radiometalurgi PTBBN-BATAN

Bidang Uji Radiometalurgi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknik uji radiometalurgi .....

Selengkapnya...
Slide item 4

Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir PTBBN-BATAN

Bidang Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi fabrikasi bahan bakar nuklir.....

Selengkapnya...

(Tangerang Selatan, 29/01/2020) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) wilayah Tangerang Selatan mengadakan sosialisasi mengenai BPJS ke seluruh Pegawai Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN) di Ruang Rapat Lantai 2 gedung 20 Instalasi Radiometalurgi-PTBBN-BATAN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahanan dan pengetahuan tentang BPJS Kesehatan dan manfaat yang bisa diambil dari BPJS Kesehatan tersebut.

Kepala PTBBN, Agus Sumaryanto dalam sambutannya mengatakan Bagaimana kita sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat, yang dahulu namanya Askes sekarang BPJS yang tentunya kita telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS setiap bulannya dan sejak bulan Otober 2019 telah mengalami kenaikan iurannya. Disamping itu kita ingin lebih memahami apa saja manfaat dan kegunaan yang ada dalam penyelenggaraan BPJS.

Jenal Mutakin Sambas selaku Kepala BPJS Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai narasumber dalam Sosialisasi ini, menjelaskan tentang JKN KIS.(Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat).

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sejak Tahun 2014 yang terkait dengan jaminan kesehatan di Indonesia disebut dengan Program JKN dibentuk berdasarkan Undang-undang SJSN. Sebagai pekerja pemerintah mempunyai hak dan kewajiban terhadap JKN, JKN dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan. BPJS merupakan lembaga keuangan non bank  yang mengurus tentang menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.  Setiap peserta mempunyai identitas dengan JKN KIS (Kartu Indonesia Sehat), bagi pegawai yang telah mempunyai kartu askes tidak perlu mengganti kartu karena nomor kepesertaan sama. 

BPJS Kesehatan diaudit oleh 7 lembaga auditor yaitu BPK, BPKP, OJK, KPK, Kantor Akuntan Publik dan Auditor Internal. Untuk Urusan Keuangan tanggungjawab Menteri Keuanga, untuk Tarif kesehatan dan Aturan Pelayanan kesehatan tanggungjawab Menkes. Jaminan Kesehatan merupakan urusan BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan mengurusi jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kematian.

BPJS Kesehatan prinsipnya gotong royong dan bersifat wajib, sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban menjadi anggota. Hal penting dari JKN adalah kita memenuhi prinsip proteksi diri terhadap jaminan kesehatan, apabila kita dihadapi oleh suatu penyakit yang memerlukan biaya besar. JKN KIS menanggung untuk cuci darah, dan Penyakit kronis lainnya.

Sharing dalam keanggotaan artinya kalau kita tidak menggunakan JKN KIS, berarti kita dapat membantu orang lain yang memerlukan biaya dalam pengobatan. Untuk satu orang sakit jantung, memerlukan biaya untuk operasi sebesar 150 juta rupiah ini membutuhkan gotong royong yang dibantu oleh 5582 orang yang sehat yang membayar iuran kelas tiga setiap bulannya sebesar 42 ribu rupiah.  Satu orang yang terserang DBP memerlukan biaya dari 80 orang yang sehat, Operasi Caesar untuk melahirkan dibutuhkan 135 orang yang sehat, dan satu orang sakit kanker dibutuhkan 1253 orang yang sehat untuk menjalankan kemoterapy.

Tugas dari BPJS adalah mengelola seluruh pembiayaan yang pertama adalah reskuling artinya memastikan seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta dengan resiko apapun dari seluruh peserta, dan tugas kedua mengumpulkan iuran peserta, (bayar sendiri, dibayari oleh Pemerintah, dan ada yang berbagi dibayari oleh Pemerintah dan dari peserta (ASN) dari Pemerintah sebesar 4% dan 1 % dari Peserta, serta dibayari oleh pemberi kerja. Tugas ketiga Uang yang diterima digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan di Rumah sakit dan Puskesmas.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 yang mengatur iuran peserta JKN untuk ASN sebesar 5%  dari Pemerintah 4% dan 1% dari ASN terhadap take home pay yang diterima oleh ASN untuk menanggung 1 orang Istri dan 3 orang anak dengan fasilitas kelas satu berlaku sejak Bulan Oktober 2019.

Untuk pindah fasilitas puskesmas bagi peserta dapat dilakukan dengan syarat telah tiga bulan terdaftar di puskesmas terdahulu. Apabila kita menghadapi kendala di Rumah Sakit bagi peserta JKN dapat menghubungi petugas BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut.

Peserta yang telah ikut BPJS seluruh Indonesia terdaftar sebanyak 224.149.019 peserta pertanggal 31 Desember 2019 (sumber data dari BPJS Kesehatan).

Beliau juga menyarankan kepada seluruh peserta apabila kita menggunakan BPJS gunakanlah dari awal kita membutuhkan sampai dengan penanganan kesehatan kita. Jangan menggunakannya disaat pendaftarannya saja selanjutnya untuk tindakan yang memerlukan biaya besar baru menggunakan BPJS. Adapun prinsip BPJS adalah saling gotong royong diantara masyarakat Indonesia dalam penggunaan Jaminan Kesehatan Negara.