Seleksi Jabatan Tinggi 2016

Seleksi Jabatan Tinggi 2016

Slide item 3

Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Slide item 4

Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Road Map Reformasi Birokrasi  BATAN 2016

Road Map Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi BATAN tahun 2017 ini didasarkan pada Roadmap Reformasi Birokrasi BATAN 2015-2019, rencana tindak PMPRB BATAN 2017 dan rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BATAN 2017

A. KEMAJUAN PELAKSANAAN RB BATAN 2017

Kemajuan pelaksanaan RB BATAN 2017 dikelompokkan menjadi 2 kategori:

a. HAL-HAL YANG SUDAH BAIK, YANG PERLU DIPERTAHANKAN DAN DITINGKATKAN

1. Program Manajemen Perubahan

  • Manajemen perubahan sudah dikelola secara baik melalui pembentukan tim reformasi birokrasi internal, baik di tingkat lembaga maupun di tingkat unit kerja.
  • Agen perubahan yang dibentuk di setiap unit kerja telah mampu mendorong inovasi dan kompetisi perubahan masing-masing unit kerja.
  • Pelaksanaan RB telah mengacu pada Roadmap RB BATAN Tahun 2015-2019 untuk masing-masing area perubahan.
  • Dalam upaya mengubah pola pikir telah dikembangkan budaya kerja dengan senantiasa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja, antara lain melalui program Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) dan Behaviour Base Safety (BBS).

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

  • Telah dilakukan analisis kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan berupa naskah akademis/konsepsi penyusunan peraturan yang mengacu pada SOP Nomor 011.002/HK 00 07/HHK tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
  • Telah dilakukan regulasi dan deregulasi untuk mengurangi peraturan yang tumpang tindih, multi tafsir dan meningkatkan konsistensi serta kejelasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BATAN.

3. Program Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja BATAN untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi. Hasil dari evaluasi telah diterbitkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala BATAN Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di BATAN.

 4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

  • Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
  • Telah dilaksanakan asesmen individu terhadap 4 (empat) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, 23 (dua puluh tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan 29 (dua puluh sembilan) pejabat administrasi.
  • Telah disusun standar kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan pejabat administrasi.
  • Telah dilakukan identifikasi kebutuhan diklat dan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai secara bertahap.
  • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil diklat melalui survei untuk menilai keefektifan diklat yang telah dilaksanakan.
  • Telah dilakukan rekrutmen secara terbuka (open recruitment) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  • Perjanjian kinerja individu telah disusun secara berjenjang sesuai hierarki jabatan sampai pada level pelaksana dan hasil penilaian kinerja dijadikan salah satu pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai dan pemberian tunjangan kinerja.
  • Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM SDM) telah dimutakhirkan dan data telah dikaitkan dengan Sistem Aplikasi Program Kepegawaian (SAPK) yang ada di BKN untuk mendukung dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.
  • Manajemen kinerja individu telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKAP), Sistem Informasi Administrasi Presensi Pegawai (SIAPP) dan Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM SDM).

 5. Program Penataan Tata Laksana

  • BATAN telah melakukan evaluasi atas implementasi peta bisnis proses dan SOP sampai tingkat unit kerja disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam rangka menyempurnakan bisnis proses yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
  • BATAN telah menerapkan dan mengembangkan e-office/e-government yang telah terintegrasi dalam portal Sistem Informasi Manajemen Litbangyasa Iptek Nuklir (SIMLIN) BATAN dengan alamat http://portal.batan.go.id, antara lain: SIM-SDM, Sistem Informasi Tata Persuratan (SITP), Sistem Informasi Perencanaan Litbangyasa 2 (SIPL2), Sistem Informasi Agenda (SiAgenda), SIKAP, Sistem Informasi Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran (SIPPAN), Sistem Informasi Aplikasi Presensi Pegawai (SIAPP), Sistem Informasi Pelatihan (SILAT), Sistem Elektronik Audit (e-AUDIT), Whistle Blowing System (WBS), Sistem Informasi Dokumentasi Insiden Kerja (SIDIK), Sistem Informasi Penatausahaan Piutang PNPB (SIPPIN), Sistem Informasi Manajemen Arsip Inaktif (SIMAI),  dan Sistem Informasi Kerjasama (SISKA).
  • Dalam pelaksanaaan keterbukaan informasi publik:
    • Telah disusun Peraturan Kepala BATAN tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
    • Telah dilakukan pengembangan Website KIP BATAN dan information media center.
    • Telah dibuat informasi mengenai status proses permohonan informasi secara online sehingga masyarakat mengetahui status perkembangan penanganan permohonan informasi yang diminta.
    • Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik telah dilakukan secara berkala dengan melakukan supervisi langsung ke seluruh unit kerja.

 6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

  • Telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Eselon I dan Eselon II Tahun 2015-2019.
  • Telah disusun dan disosialisasikan Peraturan Kepala BATAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Performance Based Budgetting melalui pengintegrasian dalam SIPL 2 dan telah digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja.
  • Perjanjian kinerja individu telah disusun secara berjenjang sesuai hierarki jabatan sampai pada level eselon IV dan berorientasi pada hasil.
  • Telah dilakukan evaluasi LAKIN Unit kerja tahun 2016 dan tahun 2017.
  • Telah dilakukan pengembangan lebih lanjut pada aplikasi SIPL 2 dengan menambahkan modul Pemantauan Progres Perjanjian Kinerja.

 7. Program Penguatan Pengawasan

      Dalam rangka penanganan gratifikasi:

  • Telah disusun dan diterapkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di BATAN.
  • Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.

      Dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):

  • Telah disusun Diagnostic Assessment untuk seluruh Kedeputian dan Sestama.
  • Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
  • Telah disusun pedoman evaluasi penerapan SPIP yang tercantum dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP BATAN.
  • Telah dilakukan evaluasi penerapan SPIP di Unit Kerja BATAN.

      Dalam rangka pengaduan masyarakat:

  • Telah disusun dan diterapkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di BATAN.
  • Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

      Dalam rangka implementasi penanganan benturan kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS):

  • Telah dibangun aplikasi WBS pada Portal SIMLIN BATAN.
  • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan WBS.

      Dalam rangka penetapan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

  • Telah disusun SOP Zona Integritas.
  • Telah diperoleh 1 (satu) unit kerja berpredikat WBK dari Kementarian PANRB.
  • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan zona integritas di unit kerja BATAN.

      Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance:

  • Telah dilakukan pendidikan dan pelatihan audit berbasis risiko yang diikuti seluruh Auditor Inspektorat.
  • Telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan analisis risiko.
  • Telah dilakukan penilaian kapabilitas APIP dan maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

  • Telah diterbitkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik yang merupakan perubahan dari Peraturan Kepala BATAN Nomor 212/KA/XII/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan BATAN berdasarkan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  • BATAN telah melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan secara mandiri untuk meningkatkan pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap layanan BATAN yang melibatkan stakeholder. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2016 yaitu 3, 21 dan tahun 2017 yaitu 3, 23 (Skala 4).
  • Meningkatkan inovasi layanan dengan selalu mengikuti kompetisi layanan publik melalui aplikasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) tahun 2017.
  • Telah dilakukan pengembangan lebih lanjut Sistem Layanan BATAN (SiLaBA) dengan menambahkan modul pengaduan pelayanan agar unit penyelenggara layanan BATAN dapat menindaklanjuti laporan pengaduan pelayanan dengan cepat dan tepat secara online melalui portal SIMLIN BATAN.
  • BATAN telah menerapkan budaya layanan prima di beberapa satuan kerja penyelenggara layanan.

 

9. Quick Wins

Pelaksanaan quick wins Reformasi Birokrasi BATAN telah melibatkan seluruh unit kerja. Hasil nyata dari program quick wins diharapkan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil litbang BATAN, melalui pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir:

  • Inovasi produk bidang pertanian.
  1. Pada tahun 2016 BATAN menghasilkan satu varietas padi unggul “Mustaban” (Mutasi Radiasi Varietas Banten) yang telah lulus uji tim penilai Pelepas Varietas tanaman - Kementerian Pertanian. Keunggulan varietas ini adalah berumur pendek dan produktivitasnya rata-rata 6,59 ton/ha (sebelumnya rata-rata produktivitas hanya 2,4 ton/ha).
  2. Selain varietas padi, BATAN telah melepas varietas kacang tanah Katantan 1 (Kacang Tanah BATAN). Keunggulan varietas ini adalah tahan terhadap penyakit karat, dan tidak mengandung aflatoxin (carsinogenic) (SK Pelepasan dari Menteri Pertanian Nomor 130/Kpts/TP.030/2/2017, tanggal 23 Februari 2017) dengan produktivitas hasil 2,73 ton/ha.
  3. Sampai dengan tahun 2017 BATAN telah menghasilkan 22 varietas padi unggul dan telah ditanam diseluruh wilayah Indonesia seluas 4 juta hektar.

Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif secara bertahap dikembangkan dengan menggunakan aplikasi e-Lira secara online.

b. HAL HAL YANG AKAN DILAKUKAN ATAU DITINGKATKAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan atau ditingkatkan (area for improvement), antara lain: 

1. Program Manajemen Perubahan

  • Akan dilakukan sosialisasi ke unit kerja secara berkala.
  • Akan diciptakan jalur komunikasi yang lebih intensif dengan menggunakan aplikasi cloud BATAN sehingga setiap Kepala Pusat/Biro dapat mengakses seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi termasuk hasil PMPRB.

2. Program Penataan Perundang-Undangan

  • BATAN akan melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara bertahap sesuai prioritas. Selain kegiatan revisi peraturan, juga akan menyusun peraturan baru guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • Sistem pengendalian peraturan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap SOP Pembentukan Peraturan. BATAN akan secara rutin melakukan evaluasi SOP tersebut setiap tahun.

3. Program Penguatan Organisasi

Akan selalu melakukan evaluasi terhadap rincian tugas seluruh unit kerja dengan menganalisis antara lain apakah masih ada rincian tugas yang belum tertampung dan yang masih belum tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

  • Untuk meningkatkan kualitas evaluasi diklat, akan selalu dilakukan monev terhadap hasil diklat melalui survei untuk menilai keefektifan diklat yang dilaksanakan.
  • Perjanjian kinerja individu akan selalu disusun secara berjenjang sesuai hierarki jabatan sampai pada level eselon IV dan berorientasi pada hasil.
  • Manajemen kinerja individu menggunakan SIKAP, SIAPP dan SIM SDM.
  • Aplikasi terkait manajemen kinerja individu tersebut akan dikembangkan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017.
  • Aplikasi SIKAP, SIAPP dan SIM SDM akan diintegrasikan dengan tunjangan kinerja.
  • Sistem informasi kepegawaian telah dikelola dengan baik dengan data yang selalu dimutakhirkan dan telah dikaitkan dengan SAPK yang ada di BKN namun memang belum tersambung secara langsung. Untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan BKN.

 5. Program Penataan Tata Laksana

  • BATAN telah memiliki peta proses bisnis di tingkat lembaga dan unit kerja dan dijabarkan ke dalam SOP. BATAN akan selalu berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar dan inter unit kerja sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan sesuai bahkan dapat melebihi harapan stakeholder.
  • Sebagai bentuk pengawasan internal serta untuk mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi SOP, BATAN akan selalu melakukan evaluasi atas implementasi peta bisnis proses dan SOP sampai tingkat unit kerja melalui pelaksanaan audit SOP yang dilakukan oleh tim audit internal dan eksternal secara berkala.
  • Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik akan selalu dilakukan secara berkala dengan melakukan supervisi langsung ke seluruh unit kerja.

 6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

  1. Indikator kinerja tujuan akan dirumuskan pada Renstra BATAN Rev.2 dan Dokumen IKU BATAN.
  2. Ukuran kinerja pada level lembaga dan level unit dibawahnya yang belum berorientasi pada hasil akan diperbaiki pada draf Renstra BATAN 2020-2024.
  3. Indikator kinerja yang belum SMART akan diperbaiki pada draf Renstra BATAN 2020-2024.
  4. Pemanfaatan teknologi nuklir yang terkait sektor lain, seperti bidang kesehatan (radiofarmaka dan radioisotop), bidang perekayasaan alat (Engineering) akan dioptimalkan.

 7. Program Penguatan Pengawasan

  • Penilaian maturitas SPIP oleh BPKP seharusnya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2017, dan Inspektorat telah siap untuk dilakukan penilaian, karena kesibukan dari petugas BPKP, penilaian maturitas SPIP tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat telah menjadwalkan pertemuan dengan BPKP pada tanggal 24 Januari 2018 untuk membahas penilaian maturitas SPIP dan penilaian kapabilitas APIP di BATAN yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2017.
  • SPIP akan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder, sehubungan hal tersebut Inspektorat akan membuat edaran ke seluruh unit kerja agar mengkomunikasikan SPIP kepada stakeholder termasuk pengisian kuesioner SPIP sebagai bahan penerapan SPIP di unit kerja.
  • Terkait penerapan sistem WBS dan penanganan benturan kepentingan, Inspektorat akan melaksanakan sosialisasi mengenai hal tersebut termasuk cara menggunakan aplikasi WBS di Portal SIMLIN.

 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

  • Pokja melalui Sestama akan meminta kepada Unit Kerja penyelenggara layanan agar kegiatan layanan dilakukan secara online dan terintegrasi ke SILaBA.
  • Pokja melalui Sestama akan meminta kepada Unit Kerja penyelenggara layanan agar mencantumkan kebijakan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan dalam Maklumat Pelayanan, apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

pratinjau

preview

preview


   

Pengadaan Barang dan Jasa