Seleksi Jabatan Tinggi 2016

Seleksi Jabatan Tinggi 2016

Slide item 3

Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Slide item 4

Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Road Map Reformasi Birokrasi  BATAN 2016

Road Map Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan atau ditingkatkan (area for improvement), antara lain: 

1. Program Manajemen Perubahan

  • Akan dilakukan sosialisasi ke unit kerja secara berkala.
  • Akan diciptakan jalur komunikasi yang lebih intensif dengan menggunakan aplikasi cloud BATAN sehingga setiap Kepala Pusat/Biro dapat mengakses seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi termasuk hasil PMPRB.

2. Program Penataan Perundang-Undangan

  • BATAN akan melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara bertahap sesuai prioritas. Selain kegiatan revisi peraturan, juga akan menyusun peraturan baru guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • Sistem pengendalian peraturan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap SOP Pembentukan Peraturan. BATAN akan secara rutin melakukan evaluasi SOP tersebut setiap tahun.

 3. Program Penguatan Organisasi

Akan selalu melakukan evaluasi terhadap rincian tugas seluruh unit kerja dengan menganalisis antara lain apakah masih ada rincian tugas yang belum tertampung dan yang masih belum tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

  • Untuk meningkatkan kualitas evaluasi diklat, akan selalu dilakukan monev terhadap hasil diklat melalui survei untuk menilai keefektifan diklat yang dilaksanakan.
  • Perjanjian kinerja individu akan selalu disusun secara berjenjang sesuai hierarki jabatan sampai pada level eselon IV dan berorientasi pada hasil.
  • Manajemen kinerja individu menggunakan SIKAP, SIAPP dan SIM SDM.
  • Aplikasi terkait manajemen kinerja individu tersebut akan dikembangkan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017.
  • Aplikasi SIKAP, SIAPP dan SIM SDM akan diintegrasikan dengan tunjangan kinerja.
  • Sistem informasi kepegawaian telah dikelola dengan baik dengan data yang selalu dimutakhirkan dan telah dikaitkan dengan SAPK yang ada di BKN namun memang belum tersambung secara langsung. Untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan BKN.

5. Program Penataan Tata Laksana

  • BATAN telah memiliki peta proses bisnis di tingkat lembaga dan unit kerja dan dijabarkan ke dalam SOP. BATAN akan selalu berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar dan inter unit kerja sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan sesuai bahkan dapat melebihi harapan stakeholder.
  • Sebagai bentuk pengawasan internal serta untuk mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi SOP, BATAN akan selalu melakukan evaluasi atas implementasi peta bisnis proses dan SOP sampai tingkat unit kerja melalui pelaksanaan audit SOP yang dilakukan oleh tim audit internal dan eksternal secara berkala.
  • Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik akan selalu dilakukan secara berkala dengan melakukan supervisi langsung ke seluruh unit kerja.

6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

  • Indikator kinerja tujuan akan dirumuskan pada Renstra BATAN Rev.2 dan Dokumen IKU BATAN.
  • Ukuran kinerja pada level lembaga dan level unit dibawahnya yang belum berorientasi pada hasil akan diperbaiki pada draf Renstra BATAN 2020-2024.
  • Indikator kinerja yang belum SMART akan diperbaiki pada draf Renstra BATAN 2020-2024.
  • Pemanfaatan teknologi nuklir yang terkait sektor lain, seperti bidang kesehatan (radiofarmaka dan radioisotop), bidang perekayasaan alat (Engineering) akan dioptimalkan.

7. Program Penguatan Pengawasan

  • Penilaian maturitas SPIP oleh BPKP seharusnya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2017, dan Inspektorat telah siap untuk dilakukan penilaian, karena kesibukan dari petugas BPKP, penilaian maturitas SPIP tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat telah menjadwalkan pertemuan dengan BPKP pada tanggal 24 Januari 2018 untuk membahas penilaian maturitas SPIP dan penilaian kapabilitas APIP di BATAN yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2017.
  • SPIP akan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder, sehubungan hal tersebut Inspektorat akan membuat edaran ke seluruh unit kerja agar mengkomunikasikan SPIP kepada stakeholder termasuk pengisian kuesioner SPIP sebagai bahan penerapan SPIP di unit kerja.
  • Terkait penerapan sistem WBS dan penanganan benturan kepentingan, Inspektorat akan melaksanakan sosialisasi mengenai hal tersebut termasuk cara menggunakan aplikasi WBS di Portal SIMLIN.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

  • Pokja melalui Sestama akan meminta kepada Unit Kerja penyelenggara layanan agar kegiatan layanan dilakukan secara online dan terintegrasi ke SILaBA.
  • Pokja melalui Sestama akan meminta kepada Unit Kerja penyelenggara layanan agar mencantumkan kebijakan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan dalam Maklumat Pelayanan, apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

pratinjau


preview

preview


   

Pengadaan Barang dan Jasa